Indah Alifia Cahyani

  Mencari Titik Temu antara Kebijakan Pusat dan Realitas Daerah: Refleksi atas Harmonisasi dalam Negara Kesatuan A. Pendahuluan Sebagai negara kesatuan dengan wilayah yang luas dan karakteristik daerah yang sangat beragam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bagi saya, harmonisasi kebijakan bukan sekadar soal kesesuaian aturan di atas kertas, melainkan tentang bagaimana kebijakan tersebut benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Prinsip otonomi daerah yang selama ini digaungkan seharusnya menjadi jembatan antara kepentingan nasional dan realitas daerah, bukan justru sumber konflik kebijakan. Namun, dalam pengamatan saya sebagai mahasiswa, hubungan pusat dan daerah sering kali tampak tidak seimbang. Kebijakan yang dirancang di tingkat pusat kerap bersifat seragam dan kurang sensitif terhadap kondisi daerah yang berbeda-beda. Di sisi lain, pemerintah daerah tidak jarang merasa ru...

 Integritas sebagai Fondasi Karakter Mahasiswa dan Warga Masyarakat Pendahuluan Integritas bagi saya bukan sekadar kejujuran dalam arti sempit, melainkan kesatuan antara nilai, pikiran, perkataan, dan tindakan yang tetap konsisten meskipun tidak ada pengawasan. Sebagai mahasiswa, integritas menjadi fondasi utama pembentukan karakter karena dunia akademik bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga ruang latihan moral sebelum seseorang terjun ke masyarakat luas. Tanpa integritas, kecerdasan intelektual justru dapat menjadi alat pembenaran untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, integritas sangat krusial bagi mahasiswa agar ilmu yang diperoleh tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga bermakna secara etis dan sosial. Isi Dalam konteks kampus, kejujuran sering kali diuji melalui situasi-situasi yang tampak sepele namun berdampak besar. Godaan untuk melakukan plagiarisme, titip absen, atau bekerja sama saat ujian kerap muncul, terutama ketika tekanan akademik tinggi dan waktu te...

https://sg.docworkspace.com/d/sbCaibXa6VH99sJQ_if8dan0pujkl2fg9iz?sa=601.1074 RINGKASAN 5 PASAL PENTING UUD 1945  Pendahuluan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur tata kehidupan bernegara di Indonesia. Beberapa pasal memiliki pengaruh besar terhadap sistem pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan bentuk negara, kekuasaan presiden, peran lembaga legislatif, serta fungsi lembaga yudikatif. Pasal 1 Pasal 1 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar seluruh prinsip demokrasi Indonesia dan menjadi sumber legitimasi bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Pasal 4 Pasal ini menetapkan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini menunjukkan sistem presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pasal 5 Pasal 5 memberikan presiden kewenangan mengajukan RUU dan menetapkan PP. Artinya, presiden b...

  Peran Masyarakat Sipil dalam Menuntut Keadilan HAM Abstrak Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, penegakan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pelanggaran masa lalu hingga praktik ketidakadilan struktural. Artikel ini membahas peran masyarakat sipil dalam menuntut keadilan HAM, baik melalui advokasi, gerakan sosial, maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan teori demokrasi partisipatif dan konsep masyarakat sipil dari Habermas dan Cohen & Arato, tulisan ini menegaskan bahwa masyarakat sipil berperan penting sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan pelindung hak-hak warga negara. Kata Kunci Hak Asasi Manusia, Masyarakat Sipil, Keadilan, Demokrasi, Advokasi. Pendahuluan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan indikator utama dari kualitas demokrasi suatu negara. Negara yang menghormati HAM menunjukk...

Hak Mahasiswa untuk Menyampaikan Aspirasi tanpa Takut Represi Abstrak Artikel ini membahas pentingnya hak mahasiswa untuk bisa menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka tanpa takut mendapat perlakuan tidak adil atau represi di lingkungan kampus. Dalam dunia pendidikan tinggi, kebebasan berpendapat sangat penting karena membantu mahasiswa mengembangkan cara berpikir kritis dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi kampus. Namun, kenyataannya banyak mahasiswa yang sering mengalami hambatan seperti intimidasi, ancaman sanksi akademik, atau tekanan dari pihak universitas ketika mereka ingin menyuarakan pendapatnya. Artikel ini menganalisis berbagai aturan dan undang-undang di bidang pendidikan serta melihat contoh kasus nyata yang terjadi. Dengan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan etika, artikel ini menekankan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat serta kebijakan yang mendukung kebebasan berekspresi bagi mahasiswa. Kesimpulan dalam artikel menunjukkan bahw...

  A. Identitas dan Informasi Video Judul Webinar: Pemilu 2024 dan Konsolidasi Demokrasi Institusi Penyelenggara: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Narasumber: 1. Hasyim Asy’ari, Ketua KPU RI – pakar hukum pemilu dan demokrasi elektoral. 2. Titi Anggraini, Akademisi dan Pengamat Pemilu – peneliti di bidang partisipasi publik dan tata kelola demokrasi. 3. Khoirunnisa Agustyati, Direktur Eksekutif Perludem – ahli kebijakan pemilu dan keterwakilan perempuan. Tahun Pelaksanaan: 2024 Link Akses Video: https://www.youtube.com/live/QQ1Z92TSsiA?si=KStWO7N51ZsLRKBM B. Ringkasan Argumentasi Utama Tesis Utama: Webinar “Pemilu 2024 dan Konsolidasi Demokrasi” menyoroti bahwa keberhasilan demokrasi Indonesia tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara rutin, tetapi dari seberapa kuat nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam setiap tahap pemilu. Para pembicara menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi momen penting untuk menguji kapasitas bangsa dalam menjaga integritas, tra...